Update,Asyik PNS Dan Mahasiswa dapat Pulsa Gratis, dapet brapa ya?

103

Kilatnews– Halo sobat Kilat,gimana kabarnya ? semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Kabar gembira bagi PNS dan Mahasiswa ,pemerintah akan memberikan Pulsa Gratis. Yuks Kepoin hanya di Kilat.

PNS akan mendapatkan pulsa Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan. Tergantung jabatannya serta intensitas pegawai dalam bekerja via daring.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar online, juga diberikan biaya pulsa paling tinggi Rp 150 ribu per bulan, sesuai kebutuhan. Masyarakat yang terlibat kegiatan online juga bisa mendapatkan biaya pulsa dengan nominal yang sama, yaitu Rp 150 ribu per bulan.

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020. Beleid tersebut mengatur skema pemberian tunjangan pulsa untuk PNS serta mahasiswa dan masyarakat.pulsa gratis buat pns,mahasiwa september 2020

Kendati, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tunjangan pulsa tersebut. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan, konsideran kebijakan ini tetap berfokus pada PNS, sehingga masyarakat yang dapat tunjangan pulsa ini juga berkaitan dengan tugas PNS atau Aparat Sipil Negara (ASN).

“Konsideran tetap ASN. Jadi, masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN (yang mendapat tunjangan pulsa),” ujar Yustinus, Selasa 1 September 2020.

Sementara siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya akan diusulkan oleh Kementerian dan Lembaga.

“Kementerian atau Lembaga yang akan mengusulkan itu (masyarakat yang berhak menerima tunjangan pulsa),” tuturnya.

Kelancaran Tugas

Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi memberikan tunjangan pulsa berupa paket data dan komunikasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kalangan mahasiswa.

Kebijakan pulsa bagi PNS dan mahasiswa ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020. KMK ini ditandatangani oleh Menkeu tanggal 31 Agustus 2020.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan kegiatan operasional PNS.

Laman: 1 2

You might also like
close