Update,HNW Ungkap Banyak Keanehan RUU Cipta Kerja, Ada Kata Dipaksa!!

22

kilatnews– Anggota Komisi VIII DPR M Hidayat Nur Wahid menilai ada hal yang tidak lazim dalam aspek formalitas pembentukan undang-undang dalam persetujuan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan mayoritas fraksi di Baleg maupun Rapat Paripurna (Rapur) DPR.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS yang karib disapa HNW itu menyoroti, saat pengambilan keputusan tingkat I di Baleg dan tingkat II di rapur, draf utuh dan final RUU belum dibagikan ke semua fraksi. Namun, kata dia, anehnya semua fraksi di DPR sudah diminta untuk menyampaikan pendapatnya.

Meskipun saat pengambilan keputusan di Baleg, FPKS dan Fraksi Demokrat (FPD) menolak untuk meneruskan ke rapur, tetap saja RUU itu diteruskan untuk dibawa ke  forum pengambilan keputusan tingkat II.

Namun, kata dia, lagi-lagi tidak ada draf akhir Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dibagikan sebelumnya kepada setiap fraksi maupun anggota DPR.

“Pembahasan RUU ini sangat terburu-buru, dan bagaimana mungkin fraksi dipaksa untuk menyampaikan pendapat mininya, dan bahkan pendapat akhir di rapat paripurna, tetapi draf secara utuh RUU Ciptaker itu tidak dibagikan terlebih dahulu,” kata HNW dalam siaran persnya, Rabu (7/10).

Menurut HNW, karena begitu terburu-burunya jadwal pengesahan RUU dalam Rapur DPR pun mendadak dimajukan dari tanggal 8 menjadi 5 Oktober.

“Ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa di balik ini semuanya?” lanjut HNW.

Menurut HNW, oleh karena tidak terpenuhinya asas tranparansi dan kepatuhan pada aspek legal itu, wajar sikap beberapa fraksi, seperti FPKS dan FPD yang menolak melanjutkan pembahasan RUU tersebut ke rapur.

Ketika dibawa juga ke rapur, lanjut dia, wajar bila FPKS dan FPD menolak menyetujui RUU itu menjadi UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut, HNW menuturkan konstitusi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dan kekuasaan legislasi berada di tangan DPR melalui fraksi-fraksi, alat kelengkapan dewan dan anggota-anggota DPR. Menurut HNW, seharusnya setiap fraksi yang merupakan elemen penting di dalam DPR diberikan akses seluas-luasnya dalam pembahasan suatu RUU.

Laman: 1 2 3

You might also like
close